Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Ditunda

JAKARTA, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana pemeriksaan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024..

Perkara ini diadukan Rico Nurfiansyah Ali. Ia mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Komisioner KPU lainnya yakni, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz, selaku teradu I hingga VII.

Baca juga: Tony Rosyid: Setelah Demokrat Mendukung, Anies-Khofifah Siap Deklarasi

Dalam pembacaan tuntutan oleh pengadu, berbagai temuan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap ( DPT )yang seharusnya dilindungi KPU sudah sangat jelas. Oleh karena itu. Menurutnya KPU melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 46 ayat 1. Rico menilai KPU telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Sementara itu, Sekretaris DKPP David Yama menjelaskan, agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan dari pengadu, teradu, ataupun pihak terkait dan saksi-saksi yang dihadirkan. Sidang ini bersifat terbuka untuk umum,

Baca juga: Dari Puncak, AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Persiapkan Upaya Raih Kemenangan di 2024

Sidang gugatan dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) digelar di Kantor DKPP, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadwalkan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pemilu 2024 di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, namun harus ditunda sementara waktu karena pemeriksaan tersebut.

Baca juga: Ace Hasan Minta Revisi UU Sisdiknas Libatkan Komisi VIII DPR RI

"Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapat panggilan sidang dari DKPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi, ” ujar Hasyim di Kantor KPU, Rabu (28/2/2024)(hy)

Baca juga: Sempat Buntu, Sufmi Dasco: DPR-Pemerintah Capai Titik Temu Lanjutkan Pembahasan RUU PDP